Ia mengakui persoalan yang melibatkan sejumlah emiten konglomerasi dalam negeri turut menjadi alasan yang digunakan untuk menyoroti pasar modal Indonesia. Namun, ia menduga terdapat kepentingan lain di balik tekanan tersebut.
Lutfi kemudian mengaitkan persoalan pasar saham dengan kritik Singapura terhadap Indonesia terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan pandangannya bukan untuk membela pemerintah, melainkan kepentingan negara.
"Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik. Kita jaga harga diri bangsa kita sendiri," katanya.
Lutfi diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada dua era pemerintahan. Ia pertama kali menjabat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni 14 Februari hingga 20 Oktober 2014.
Dia kemudian kembali menduduki posisi tersebut pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai 23 Desember 2020 hingga 15 Juni 2022.
Sebagai konteks, MSCI tengah mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Dalam pengumuman Jumat (16/10), MSCI menyebut perubahan menjadi pasar perintis (frontier market) tidak cukup mencerminkan tingkat keparahan persoalan di pasar saham Indonesia.
MSCI menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum adanya bukti bahwa reformasi dan penegakan aturan telah menghasilkan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan. MSCI tidak menyebut adanya tekanan Singapura sebagai dasar pertimbangannya.
