NADIKABAR.COM — Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak membantah anggapan belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) merupakan bentuk pemborosan anggaran.
Menurut Emil, sebagian besar pegawai daerah merupakan tenaga kesehatan dan guru yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok.
"Ingat! Mayoritas pegawai di daerah itu adalah perawat yang mengabdi di pelosok-pelosok desa, di puskesmas-puskesmas, yang warganya berobat itu gratis! Tapi kita harus pastikan nakesnya digaji. Kemudian, guru-guru yang mengabdi di pelosok-pelosok," ujar Emil dalam acara Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11).
Emil mengatakan belanja operasional pemerintah daerah tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan administrasi maupun kenyamanan aparatur. Emil menilai sejumlah pengeluaran justru diperlukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
"Kita tidak mau membangun negeri ini hanya dengan beton, dengan aspal, Tapi kita menyehatkan warga kita dan mendidik warga kita. Itu kategorinya belanja operasional! Ini yang membingungkan," ujar Emil.
Selain itu, Emil menyoroti perbedaan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) di setiap wilayah. Ia menilai karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan membuat potensi penerimaan pajak masing-masing- daerah tidak sama.
"Daerah itu apa yang bisa di-sustain? PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, ya. Kemudian pajak restoran, hotel, hiburan, itu adalah pajak yang sebenarnya lebih banyak diperoleh daerah kalau dia karakteristiknya perkotaan," tutur Emil.
Dia mencontohkan daerah yang memiliki banyak kawasan industri belum tentu bisa menikmati seluruh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut. Pasalnya, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari aktivitas usaha merupakan penerimaan pemerintah pusat.
"Tidak semua daerah itu kondisi PAD-nya sama. Sedangkan tantangan mereka itu juga relatif, mereka dituntut kewenangannya itu berdasarkan undang-undang kan sama," kata Emil
Emil menilai perbedaan kapasitas fiskal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah (TKD).
Pasalnya, setiap pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban yang sama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan meski kemampuan keuangannya berbeda.
Senator Menyapa episode kedua mengangkat tema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal'.
Forum tersebut membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama NadiKabar.com menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.
Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.
Senator Menyapa episode kedua dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.
