NADIKABAR.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak berarti ada izin penambangan di kawasan konservasi tersebut.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan WUP yang ditetapkan hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasionalnya.
Menurut Anggia, penetapan wilayah tersebut memiliki dasar historis yang panjang. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut provinsi tersebut. Usulan itu kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Selanjutnya, melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tahun 2015, sebagian wilayah perairan sekitar TNUK dimasukkan ke dalam WUP dan ditetapkan melalui Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut kemudian diperbarui lagi melalui Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia, Selasa (17/11/2026).
Anggia menekankan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Wilayah perairan sekitar TNUK dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.
Ia juga menegaskan bahwa setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Proses tersebut mencakup pertimbangan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.