NADIKABAR.COM — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab. Pertemuan ini berlangsung di sela Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis.
Agenda pertemuan membahas penguatan peran Indonesia di UNESCO. Kedua tokoh juga menyoroti peningkatan efektivitas tata kelola organisasi hingga pengembangan skema pendanaan baru secara berkelanjutan.
Saat ini, Indonesia masih menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode 2023-2027. Dewan beranggotakan 58 negara ini berperan mengawal program kerja dan pelaksanaan kebijakan UNESCO.
Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran yang semakin aktif dan substantif. Pihaknya bertekad membawa perspektif Asia Tenggara dan negara yang selama ini kurang terwakili dalam agenda global.
"Indonesia ingin semakin aktif memberikan gagasan, pengalaman, dan praktik baik kepada UNESCO. Kita juga ingin memastikan perspektif negara-negara Selatan memperoleh ruang yang semakin kuat dalam pembahasan global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan," ujar Fadli Zon pada keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2026).
Al Hinzab menyambut komitmen tersebut dan menilai kehadiran aktif Indonesia sangatlah penting. Ia juga menyoroti tiga kebutuhan utama UNESCO ke depan, yakni penguatan visibilitas mandat, transparansi, serta sumber pembiayaan baru.
"UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar Al Hinzab.
Kedua pihak turut mendiskusikan strategi UNESCO memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO menyampaikan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund serta eksplorasi model pembiayaan baru bersama berbagai mitra.
Fadli Zon menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi. Ia membagikan pengalaman Indonesia membentuk Dewan Penyantun sebagai wadah pelibatan pihak luar untuk merevitalisasi situs budaya.
"Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan," jelas Fadli Zon.
"Pengalaman Indonesia menunjukkan, kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya," sambungnya.
Di samping itu, keduanya bertukar pandangan mengenai mekanisme pelindungan warisan budaya. Fadli Zon mendorong mekanisme nominasi Warisan Budaya Takbenda terus diperkuat karena pengakuan UNESCO bisa menjadi instrumen diplomasi perdamaian.
Al Hinzab juga menyoroti pentingnya efektivitas hubungan negara anggota dalam proses evaluasi. Hal ini mencakup keterlibatan keahlian yang benar-benar sesuai dengan karakter situs dan warisan budaya yang dinilai.
Dalam kesempatan ini, Fadli Zon mengundang Al Hinzab berkunjung ke Indonesia. Tujuannya untuk melihat langsung pengelolaan ekosistem kebudayaan mulai dari Warisan Dunia, Cagar Biosfer, hingga Creative Cities.
Pertemuan ini sejalan dengan penguatan koordinasi nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Menteri Kebudayaan kini resmi menjabat sebagai Ketua KNIU.
"Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks," pungkas Fadli Zon.
