Lai, yang terpilih sebagai presiden pada Januari 2024, dikenal vokal membela kedaulatan Taiwan, sikap yang berulang kali menuai kecaman dari Beijing.
Pemerintah Taiwan sebelumnya juga memperingatkan warganya mengenai meningkatnya risiko keselamatan di China maupun negara lain setelah Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis Beijing mulai berlaku pada Juli lalu. Aturan itu bertujuan membentuk identitas nasional yang "bersama" di antara berbagai kelompok etnis.
Namun, sejumlah aktivis di luar negeri menilai aturan tersebut berpotensi semakin mengikis hak kelompok etnis minoritas, termasuk Uighur dan Tibet, yang menghadapi tuduhan penganiayaan oleh Beijing.
Mereka juga menyoroti klausul yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum meski berada di luar China. Para aktivis menilai ketentuan itu dapat memperluas ruang bagi pemerintah China untuk menargetkan para penentangnya di luar negeri.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington dan Kantor Perwakilan Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Amerika Serikat belum menanggapi permintaan komentar. Belum diketahui apakah Z telah memiliki pengacara pembela.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
