Said Iqbal menekankan, bila Gubernur DKI tidak melakukan revisi, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta. Diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian, pihaknya juga akan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
"Kemudian, kita harapkan DPRD memanggil Gubernur, tanya kenapa pro upah murah? Kalau dibilang jalan tengah, kenapa Bekasi bisa. Bekasi itu nanti, tadi saya udah sebut, kalau naiknya adalah pakai penggunaan 1,0 itu jadi Rp 6.350.000," tuturnya.