NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Buruh meminta UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar Rp 6.210.000 per bulan.
Adapun pada hari ini UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Artinya, UMP tahun depan naik 7,1% atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026.
Meski UMP tahun depan naik, Said Iqbal menilai bahwa besaran tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta. Bahkan dia mengatakan UMP DKI Jakarta ini masih lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi yang mencapai Rp 6,3 jutaan.
"Gubernur DKI Jakarta yang sekarang anti buruh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,1 juta menjadi Rp 6,21 juta," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Said mengatakan usulan tersebut berasal dari perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan unsur Buruh. Dengan begitu, Said Iqbal menegasakan usulan tersebut bukan hanya berasal dari KSPI.
"Dari mana hitungnya? Pakai rumus, inflasi 3,01% di DKI plus pertumbuhan ekonomi 5,67% dikali indeks tertentu diambil 1,0. Nah kalau Gubernur ngambil indeks tertentu seperti tahun lalu 0,77. Kaca mata kuda, anti buruh. Gimana mungkin kok dibilang, 'oh pengusaha nggak mampu.' Pengusaha Bekasi bisa, mereka mampu, lebih tinggi upahnya," tegas Said Iqbal.
Said Iqbal menekankan, bila Gubernur DKI tidak melakukan revisi, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta. Diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian, pihaknya juga akan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
"Kemudian, kita harapkan DPRD memanggil Gubernur, tanya kenapa pro upah murah? Kalau dibilang jalan tengah, kenapa Bekasi bisa. Bekasi itu nanti, tadi saya udah sebut, kalau naiknya adalah pakai penggunaan 1,0 itu jadi Rp 6.350.000," tuturnya.