NADIKABAR.COM — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar pengembangan infrastruktur di penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) dipertimbangkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan bahwa pengusulan itu didasari pada posisi strategis lintasan Ketapang-Gilimanuk sebagai salah satu simpul utama konektivitas Pulau Jawa dan Bali, yang melayani mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pariwisata dan aktivitas ekonomi antarpulau.
"Persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup diselesaikan setiap terjadi antrean, tapi membutuhkan penyelesaian struktural dan jangka panjang, oleh karena itu kami mengusulkan kepada Bapak Presiden agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional," ujar dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Status PSN ini, lanjut dia, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kepastian perencanaan serta dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
Menurut Khoiri, perencanaan pengembangan Ketapang-Gilimanuk perlu menggunakan proyeksi pertumbuhan kendaraan, logistik, pariwisata dan perekonomian dalam jangka panjang.
"Ketapang-Gilimanuk menjadi urat nadi konektivitas Jawa-Bali, dan infrastruktur pelabuhannya harus dirancang bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk kebutuhan 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan," ucap dia.
Khoiri menegaskan bahwa persoalan kapasitas di lintasan Ketapang-Gilimanuk tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapal berukuran besar, karena saat ini kapal berukuran relatif besar telah mencapai lebih dari separuh armada yang tersedia.
"Tantangan utamanya justru bagaimana menyediakan dermaga yang memadai agar kapal yang sudah tersedia, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi secara optimal," tutur dia.
Dia menyampaikan bahwa lintasan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan kapal besar dan kapal kecil, karena keduanya mempunyai fungsi masing-masing, dan persoalannya bukan semata-mata ukuran kapal, tetapi apakah dermaga yang tersedia mampu melayani kapal-kapal tersebut.
"Keberadaan kapal dengan berbagai kapasitas justru diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengaturan operasional, misal pada kondisi peak season, kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan, sedangkan pada periode off-peak, kapal dengan kapasitas lebih kecil dapat dioperasikan menyesuaikan permintaan," kata Khoiri.
Dia berpandangan bahwa perkembangan jumlah dan kapasitas kapal harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kekuatan, serta konektivitas dermaga.
"Prinsipnya sederhana, kapalnya tersedia, dermaganya juga harus siap, jangan sampai perkembangan sarana transportasi jauh meninggalkan prasarananya," kata dia lagi.
Khoiri juga menyebutkan solusi Ketapang-Gilimanuk harus berjalan pada tiga horizon sekaligus, yakni jangka pendek untuk menjaga kelancaran operasi, jangka menengah untuk menambah kapasitas dermaga, dan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Kondisi yang sudah kembali lancar ini harus kita jaga bersama, jangan berhenti karena antrean sudah berkurang, justru sekarang waktunya melakukan pembenahan agar pada Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, angkutan Lebaran, maupun peningkatan demand di masa mendatang, kita jauh lebih siap," kata dia.
