NADIKABAR.COM — Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di rel konstitusi dengan berbagai program yang dijalankan untuk menyejahterakan masyarakat.
Ketua Umum Gekira Nikson Silalahi menilai berbagai program yang dijalankan pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya untuk membawa penyelenggaraan negara kembali pada tujuan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Kita sudah di rel yang sesuai dengan konstitusi. Pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," kata Nikson dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Gekira merupakan organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina.
Nikson melanjutkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata harus dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari arah kebijakan negara dan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab mandat konstitusi.
Ia mengatakan amanat melindungi segenap bangsa tidak hanya bermakna pertahanan dan keamanan dalam pengertian sempit. Perlindungan negara, menurut dia, juga harus diwujudkan melalui kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar, kesehatan, pangan, energi, serta keselamatan warga negara.
Dalam konteks tersebut, ia menilai kebijakan penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan pertahanan merupakan bagian dari kehadiran negara.
Pemerintah dalam APBN 2026 menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda prioritas. Dukungan fiskal untuk ketahanan energi, misalnya, diarahkan pada pengembangan energi baru terbarukan, penyediaan listrik desa, subsidi energi, dan berbagai kebijakan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
"Melindungi rakyat berarti negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi persoalan mendasar sendirian. Negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan pangan, kesehatan, energi, pendidikan maupun ancaman terhadap kedaulatan bangsa," ucap Nikson.
Amanat kedua, yakni memajukan kesejahteraan umum, menurut Nikson, terlihat dari orientasi pemerintah pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat sekaligus penguatan ekonomi rakyat.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, pembangunan perumahan, penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, pembangunan desa serta hilirisasi sumber daya alam.
Program MBG, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan balita. Program tersebut juga membangun ekosistem ekonomi melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal.
Pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
"Kalau kesejahteraan hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi, kita kehilangan makna konstitusi. Kesejahteraan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: anak bisa makan bergizi, keluarga mendapatkan layanan kesehatan, petani mempunyai pasar, nelayan mempunyai daya tawar, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya," ujar Nikson.
Ia juga menyoroti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk penyediaan kebutuhan pokok, akses pembiayaan, gudang, rantai dingin, serta pemasaran hasil produksi masyarakat.
