2. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
3. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Selanjutnya dalam Pasal 8 aturan itu, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Kemudian mereka juga disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas pensiun ini diberikan karena bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden walaupun sudah tidak lagi melakukan tugas negara, pada umumnya mereka akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, seluruh fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas jabatannya.
