NADIKABAR.COM — Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Surat pengunduran diri itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Setelah resmi meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, Gibran akan mendapatkan sejumlah hak pensiun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat (1) aturan tersebut.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).
Sementara untuk nominal gaji pokok Wakil Presiden saat menjabat, masih dalam UU yang sama ditegaskan besaran yang akan diterimanya sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Saat ini, besaran gaji tertinggi pejabat negara diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.
Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Gibran sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).
Lebih lanjut, dalam Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978 disampaikan pembayaran uang pensiun untuk Wakil Presiden hanya diberhentikan jika yang bersangkutan meninggal dunia ataupun diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Artinya, uang pensiun sebesar Rp 20 juta per bulan ini akan diterima Gibran seumur hidup atau jika sewaktu-waktu dirinya kembali menjabat sebagai kepala negara.
"Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;" tulis Pasal 10 Ayat (2) Huruf (a).
"Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangantunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan," sambung Pasal 10 Ayat (3).
Selain uang pensiun, seorang mantan Wakil Presiden termasuk Gibran nanti juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas lain dari negara. Seperti dalam Pasal 7 ditegaskan mantan Wapres berhak juga mendapatkan:
1. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
2. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
3. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Selanjutnya dalam Pasal 8 aturan itu, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Kemudian mereka juga disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas pensiun ini diberikan karena bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden walaupun sudah tidak lagi melakukan tugas negara, pada umumnya mereka akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, seluruh fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas jabatannya.
