"Ketika ruang digital dibanjiri oleh pabrikasi opini anorganik berskala industri, integritas algoritma rusak dan hak publik untuk memperoleh pertukaran gagasan yang sehat terancam punah," ungkapnya.

Ardi mengingatkan bahwa media sosial bukan ruang publik tanpa batas. Setiap platform memiliki aturan internal yang mengikat penggunanya melalui Community Guidelines atau Pedoman Komunitas.

Ketika seseorang membuat akun dan menggunakan layanan platform digital, pengguna tersebut pada dasarnya menyetujui ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak serta-merta membebaskan pengguna dari kewajiban mematuhi aturan platform.

Ardi kemudian mengibaratkan penggunaan media sosial seperti memasuki pekarangan milik orang lain. Pengguna tetap memiliki ruang untuk beraktivitas, tetapi harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemilik platform.

"Secara yuridis dan teknis, beraktivitas di platform digital asing ibarat melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah milik orang lain. Setiap tamu yang bertandang wajib tunduk pada aturan rumah tangga yang telah digariskan oleh sang pemilik properti," jelasnya.

Lebih lanjut, Ardi menilai keterbukaan Google dalam mengumumkan penindakan jaringan operasi pengaruh juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dan tata kelola perusahaan.

Sebagai perusahaan publik yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat, Google memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan investor dan mengelola berbagai risiko operasional, termasuk penyalahgunaan platform untuk manipulasi informasi.