Ardi mengatakan transparansi mengenai upaya penindakan menjadi bagian dari akuntabilitas perusahaan dalam menjaga kredibilitas layanan digital.
Ia pun menegaskan penegakan aturan platform semestinya tidak dilihat berdasarkan kedekatan aktor dengan kekuasaan atau kelompok politik tertentu. Parameter yang digunakan seharusnya adalah bukti pelanggaran dan pola manipulasi yang ditemukan melalui proses pemeriksaan platform.
Ardi menyebutkan peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang selama ini mengandalkan pasukan siber atau buzzer untuk memperbesar pengaruh di media sosial.
"Ketergantungan pada model amplifikasi artifisial melalui operasi pasukan siber komersial (buzzer) terbukti rapuh ketika berhadapan dengan perimeter keamanan platform global," tuturnya.
Disampaikan Ardi, membangun kepercayaan publik tidak bisa dilakukan melalui manipulasi persepsi. Ruang digital membutuhkan identitas yang transparan, kepatuhan terhadap aturan, serta pertukaran informasi yang sehat.
Penindakan terhadap ribuan kanal YouTube tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa aktivitas digital tetap memiliki konsekuensi ketika melanggar tata kelola platform yang digunakan.