NADIKABAR.COM — Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama menandai perubahan orientasi pemerintah, kemudian tahun kedua memperlihatkan keberpihakan pemerintah diterjemahkan menjadi prioritas anggaran, pelayanan masyarakat, dan penggunaan kewenangan negara.
Menurut dia, transformasi tersebut memiliki makna ekonomi sekaligus politik, di mana negara mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas dan memperluas akses rakyat terhadap kebutuhan dasar serta sumber daya ekonomi.
"Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat," kata Sudarto dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menilai keberpihakan Prabowo diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya setelah pergeseran paradigma. Negara, kata dia, mengambil tanggung jawab lebih besar atas arah dan pembagian hasil pembangunan.
Pada era Prabowo, ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, kemudian pertumbuhan pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi untuk triwulan I sejak 2012 berdasarkan perbandingan seri BPS.
Pada saat yang sama, menurut dia, persentase penduduk miskin turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlahnya berkurang sekitar 1,13 juta orang, dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta.
Menurut dia, kombinasi penguatan ekonomi dan berkurangnya jumlah penduduk miskin memberi dasar yang semakin nyata bagi agenda kesejahteraan.
Selain itu, dia mengatakan penindakan kasus korupsi dan pemulihan sumber daya publik memperoleh hasil keuangan yang terukur. KPK melaporkan pemulihan aset Rp1,531 triliun pada 2025, lebih dari dua kali nilai pada 2024.
Pengembalian aset tersebut, kata dia, menunjukkan hasil penegakan hukum yang memperkuat sumber daya publik, melalui kerja lembaga antikorupsi sesuai kewenangannya.
Dia menilai penguasaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat tersebut juga menjadi capaian politik Presiden Prabowo.
"Kekayaan publik harus diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan bagi rakyat," kata Sudarto.
Di bidang demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia, dia menilai pembentukan Kementerian HAM serta Kementerian Kebudayaan memberi kedua bidang tersebut penanggung jawab tersendiri pada tingkat menteri.
Presiden Prabowo, kata dia, juga memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2025. Dia pun memandang penguatan kelembagaan dan penggunaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai bagian dari agenda kesejahteraan yang mencakup martabat, hak, dan kehidupan warga.
Untuk itu, dia mengatakan tugas seluruh pihak saat ini adalah meneruskan kemajuan tersebut agar semakin banyak keluarga dapat membangun kehidupan yang aman dan sejahtera.
"Presiden Prabowo layak mendapat apresiasi atas keberanian menetapkan prioritas kesejahteraan dan menggerakkan pemerintahan untuk menjalankannya pada skala yang luas," ucap Sudarto.
