NADIKABAR.COM — Gubernur Provinsi Quneitra di Suriah selatan mendesak Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran Israel di wilayah tersebut.
Ghassan al-Sayyed Ahmad menyampaikan desakan itu dalam pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix, Sabtu, demikian keterangan Pemerintah Provinsi Quneitra.
Keduanya membahas situasi di provinsi tersebut, tanggung jawab UNDOF, serta dampak pelanggaran Israel terhadap penduduk setempat.
Ahmad mengatakan pendokumentasian pelanggaran sesuai dengan mandat UNDOF itu dapat membantu melindungi warga dan mengurangi dampak pelanggaran terhadap masyarakat setempat.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah operasi militer Israel terus berlanjut di Quneitra, termasuk penggerebekan, penggeledahan, penahanan, dan pendirian pos pemeriksaan militer sementara.
Laporan PBB yang diterbitkan pada 23 September mendokumentasikan pelanggaran berkelanjutan terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974, termasuk keberadaan dan aktivitas militer Israel di zona pemisahan.
Menurut laporan itu, hingga 12 Agustus, pasukan Israel masih berada di 11 posisi di sisi Suriah dalam zona pemisahan tersebut.
UNDOF dibentuk pada 1974 untuk memantau gencatan senjata dan pelepasan pasukan antara Suriah dan Israel. Mandat pasukan tersebut diperpanjang pada Juni hingga 31 Desember 2026.
Damaskus telah mendesak Israel untuk menarik diri dari wilayah Suriah serta menghormati Perjanjian 1974 dan kedaulatan Suriah.
Penerjemah: Primayanti
