"Langsung, langsung pembayarannya itu 50 persen itu langsung ke kas daerah, 50 persen langsung ke kas negara," katanya.
Anwar menyebut porsi pembagian DBH yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup adil jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Anwar menuturkan UU HKPD mengatur pembagian DBH sebanyak 80 persen dialokasikan untuk daerah, lalu 20 persen untuk pemerintah pusat. Namun, persoalan muncul pada mekanisme penyalurannya yang dinilai belum memberikan kepastian waktu bagi daerah.
Ia lantas menyinggung masih ada hak DBH Sulawesi Tengah yang belum dibayarkan pusat sejak 2023 hingga saat ini.