Hashim Sebut RI Kehilangan Potensi Penerimaan Rp 1.500 T per Tahun

NADIKABAR.COM — Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun. Hal ini tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 12%.

Hashim mengatakan rasio penerimaan Indonesia tidak mengalami peningkatan berarti dalam 13 tahun terakhir. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Kamboja yang berhasil meningkatkan rasio penerimaannya dari 9% menjadi 18%, sementara Vietnam telah mencapai 23%.

"Rasio penerimaan kita terhadap PDB sangat rendah. 13 tahun lalu sebesar 12% dari PDB, dan hari ini masih 12% dari PDB," kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

Hashim menilai rendahnya penerimaan negara disebabkan oleh kurangnya kemauan politik untuk melakukan reformasi. Ia bahkan menyebut birokrasi selama ini cenderung menolak berbagai upaya perubahan.

"Jawabannya adalah kemauan politik. Sampai sekarang tidak ada, Pak Juda (Wamenkeu Juda Agung). Saya harus jujur mengatakan ini. Faktanya rasio penerimaan kita rendah karena tidak ada kemauan politik, menurut pendapat saya dan Presiden Prabowo," ujarnya.

Hashim mengungkapkan, Prabowo menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18% dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Target tersebut setara dengan capaian Kamboja saat ini.

Menurut perhitungannya, selisih rasio penerimaan sebesar 6 poin persentase tersebut setara dengan US$ 90 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Angka itu dihitung berdasarkan nilai PDB Indonesia yang diperkirakan mencapai US$ 1,4-1,5 triliun.

"Kita kurang mengumpulkan penerimaan sebesar 6% per tahun dari yang seharusnya bisa dikumpulkan. Itu setara Rp 1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan sekarang," tegasnya.

Untuk mengejar potensi tersebut, Hashim menyebut pemerintah mulai menjalankan digitalisasi sistem penerimaan negara. Melalui langkah ini, pemungutan pajak, penerimaan negara, hingga royalti diharapkan menjadi lebih optimal.