Setiap rencana program yang dijalankan pihaknya selalu melalui pembahasan intensif bersama kementerian terkait, termasuk Bappenas dan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh indikator pencapaian dan tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Rp 103 miliar yang kami usulkan itu belum masuk pagu Kementerian Koperasi, sifatnya baru usulan tambahan dan tidak hanya digunakan untuk podcast saja," jelas ia.

Lihat juga Video: Prabowo Sindir Pakar di Podcast Bicara Ngarang soal Isi Pikirannya