NADIKABAR.COM — Baca beritanya dalam bahasa Inggris

Kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Indonesia sudah memicu frustrasi di kalangan negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Tnay Heng Hung, seorang urban planner asal Sarawak di Malaysia, yang sekarang tinggal di Singapura, mengatakan kabut asap membangkitkan kenangan masa kecilnya saat polusi asap yang parah dari Indonesia mengganggu kehidupannya sehari-hari.

"Sangat mengkhawatirkan, karena ketika saya mengalaminya, usia saya kurang lebih sama dengan usia anak-anak saya sekarang," katanya.

"Selama beberapa generasi, masalah ini tidak juga membaik. Saya rasa sesuatu harus dilakukan."

Ow Tai Pang, seorang guru privat, mengatakan kabut asap dari Indonesia mencapai puncaknya sekitar sepekan lalu dengan kualitas udara di Singapura yang memburuk hingga masuk kategori tidak sehat.

"Rasanya seperti menghirup asap secara langsung," katanya.

"Saya bisa mencium baunya di udara dan tenggorokan saya menjadi sangat kering. Sangat tidak nyaman."

Seperti banyak warga Singapura lainnya, mereka memilih menutup jendela, menyalakan air purifier, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

Tnay mengatakan kedua putranya terpaksa menghentikan sejumlah kegiatan, seperti berenang, bermain sepak bola, dan bersepeda.

"Sebagian besar waktu kami habiskan di dalam rumah, yang tentu cukup membosankan bagi anak-anak," katanya.

Ow mengatakan rasa frustrasinya lebih ditujukan pada cara pemerintah Indonesia menanganinya, yang menurutnya bisa dilakukan lebih cepat apalagi sejumlah negara tetangga sudah menawarkan bantuan.

"Kalau Singapura dan Malaysia saja bisa merasakan dampak kabut asap separah ini, saya kira masyarakat Indonesia pasti terkena dampaknya jauh lebih berat daripada kami.

"Saya justru jadi lebih berempati kepada warga Indonesia."

Kabut asap juga memicu frustrasi warga di Malaysia, yang menurut sejumlah laporan menjadi salah satu negara yang paling lama mengalami paparan asap dari kebakaran hutan.

Warga Kuala Lumpur, Syed Akramin, mengatakan kabut asap sudah sangat mengganggu kehidupan keluarganya.

"Anak-anak saya tidak bisa bersekolah dan istri saya mengalami batuk parah yang berlangsung selama beberapa minggu," katanya.

Ia mengatakan kabut asap tahun ini sudah sangat mengganggu sampai mendorongnya untuk bersuara di media sosial, yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

"Media sosial menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan kekhawatiran.

Sebagian pengguna media sosial di Malaysia bahkan menyerukan boikot terhadap produk-produk Indonesia.

Seperti yang dilaporkan The Strait Times, Hasnah A.R, seorang pimpinan sebuah organisasi non-pemerintah mengatakan rencananya untuk berhenti membeli sejumlah produk asal Indonesia, termasuk kopi instan, minuman, dan santan.

Namun bagi Akramin, memboikot produk Indonesia bukanlah solusi.

"Rasa frustrasi saya ditujukan pada masalah kabut asap yang terus berulang dan kegagalan untuk menyelesaikannya, bukan kepada rakyat Indonesia atau produk-produknya," katanya kepada ABC.

Kepada ABC Pemerintah Indonesia pernah mengatakan jika lebih dari 71.000 personel dari berbagai instansi sudah dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

"Pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi, penanganan dampak terhadap masyarakat, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melanggar peraturan, termasuk melalui pemberian sanksi hingga pencabutan izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kekecewaan terhadap kabut asap dari Indonesia juga sempat menjadi isu politik antar negara tetangga.

Awal bulan ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, mengatakan Indonesia tidak hanya mengirim asap, tapi juga oksigen ke Singapura dan Malaysia.

Ia mengatakan semua tetangga kita untuk mengerti jika asap ini "benar-benar alam" di luar kesalahan manusia.

Tapi pernyataan tersebut menuai kecaman di jejaring sosial, hingga menteri senior asal Singapura, K Shanmugam, menyebut pernyataannya "mengecewakan"

Di Malaysia, anggota parlemen Kalam Salan sengaja beralih menggunakan bahasa Jawa saat berpidato di parlemen mengenai krisis kabut asap.

"Mungkin para pemimpin di sana, yang sebagian besar orang Jawa, tidak memahami bahasa Melayu. Karena itu, dengan izin Dewan, saya akan berbicara dalam bahasa Jawa."

Sejumlah anggota parlemen Malaysia, termasuk Lim Guan Eng dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengusulkan mengambil langkah lebih tegas bagi Indonesia, termasuk protes diplomatik dan kemungkinan langkah hukum.

Di tengah meningkatnya kritik terkait kabut asap lintas batas, Indonesia juga menghadapi ketegangan lain dengan Singapura.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, sampai harus berkunjung ke Jakarta pekan lalu.

Dalam kunjungan yang oleh pejabat Indonesia disebut sebagai "kunjungan mendadak", ia bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dan meminta kesempatan bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan Vivian berlangsung beberapa hari setelah Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura sekitar 8 persen dengan alasan kebutuhan energi domestik.

Namun pemangkasan itu terjadi setelah Menteri Energi Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah dapat meninjau ulang kontrak ekspor dengan negara-negara yang dianggap tidak menghormati Indonesia.

Pernyataan itu mendorong Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyerukan agar semua pihak menghormati komitmen kontraktual yang telah disepakati.

Bahlil kemudian merespons dengan mengatakan Indonesia "menghormati kontrak dan peraturan" serta meminta pihak lain untuk tidak mengajari Indonesia soal penghormatan terhadap kontrak.

Randy Wirasta Nandyatama, peneliti senior dari ASEAN Studies Center di Universitas Gadjah Mada, mengatakan krisis saat ini menyoroti kesenjangan lama soal komitmen ASEAN dan kemampuan menegakkan komitmennya.

"Kita sering melihat adanya kesenjangan antara retorika dan aksi. Di ASEAN juga ada ruang toleransi, pemakluman, ketika ada negara anggota yang tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan," ujarnya kepada ABC.

Kabut asap ini juga memunculkan pertanyaan soal efektivitas mekanisme ASEAN dalam menangani asap lintas batas, meskipun mereka sudah mengadopsi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas sejak 2002.

Menurut Dr Nandyatama, proses pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsensus dan sering kali mencerminkan "titik temu terendah" di antara negara-negara anggota.

Karenanya, ASEAN sulit mengambil tindakan tegas saat menghadapi krisis, terutama jika melibatkan salah satu anggota yang paling berpengaruh.

"Banyak negara memahami ada batasan mengenai seberapa jauh mereka bisa menekan negara lain," katanya.

Ia menambahkan pemerintah negara-negara ASEAN cenderung lebih memilih pendekatan bilateral dibandingkan konfrontasi terbuka, sebagaimana terlihat dari kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan isu kabut asap akan dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada 12 November.

Namun Dr Nandyatama menilai negara-negara anggota ASEAN kemungkinan tidak akan mendukung langkah-langkah yang bersifat menghukum Indonesia.

Sebaliknya, pembahasan kemungkinan akan berfokus pada kerja sama, ketahanan, dan pencegahan.

Pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura dan Indonesia di Jakarta pekan lalu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk satuan tugas bersama guna menangani krisis kabut asap yang terus berulang.

Satuan tugas tersebut akan memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama antara otoritas kedua negara, dengan fokus pada identifikasi, pencegahan, dan penegakan akuntabilitas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kabut asap.

Singapura juga telah memanggil perwakilan dari 10 perusahaan yang diidentifikasi oleh National Environment Agency (NEA) Singapura sebagai pihak yang diduga terkait kebakaran tersebut.

Di bawah Transboundary Haze Pollution Act, perusahaan-perusahaan itu dapat diwajibkan memberikan informasi mengenai keterkaitannya dengan aktivitas yang berkontribusi terhadap kabut asap, dengan ancaman sanksi jika tidak mematuhi.

Sebagai warga Singapura, Tnay mengaku menyambut langkah pemerintah memanggil perusahaan-perusahaan tersebut, namun berharap akan ada tindakan nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung.

Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir, "korban pertama kebakaran adalah rakyat Indonesia. Petani kami, anak-anak kami, dan keluarga kami di Sumatra dan Kalimantan adalah pihak yang pertama kali harus menghirup asap."

Karena itu, tambahnya, "Presiden Prabowo telah menjadikan penanganan kebakaran sebagai salah satu prioritas nasional utama."