NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan. Menurutnya, penguatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, konektivitas, pangan, serta pembangunan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian nasional.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat melakukan kunjungan kerja MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9).

Ibas menyampaikan Natuna memiliki posisi strategis bagi Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi. Karena itu, perhatian terhadap Natuna harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Natuna ini tidak hanya kita perhatikan dari pertahanan dan keamanannya. Kita juga harus memastikan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan pemerataan terus kita ikhtiarkan secara berkelanjutan," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Menurut Ibas, menjaga wilayah perbatasan berarti memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dapat merasakan kehadiran negara secara nyata.

"Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita tidak setiap hari datang ke sini, kita terus memikirkan bagaimana Indonesia yang sama-sama kita cintai ini terus kita kawal," katanya.

Ibas menilai dibutuhkannya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, serta seluruh pemangku kepentingan untuk berbagai persoalan pembangunan di Natuna.

Dengan karakter geografis sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, Natuna menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Karena itu, diperlukan kebijakan yang juga mempertimbangkan karakteristik khusus tersebut.

"Ini perlu intervensi nasional, intervensi Presiden. Para menteri terkait juga perlu melakukan konsolidasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah," ujarnya.

Ibas mendorong agar berbagai persoalan strategis Natuna dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat sehingga solusi yang dihasilkan lebih terintegrasi.

Dorong Industrialisasi Perikanan Terpadu

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian Ibas. Menurut Ibas, Natuna memiliki potensi kelautan yang besar. Namun, masyarakat nelayan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, hingga pengolahan hasil perikanan yang belum optimal.

Karena itu, Ibas mendorong adanya industrialisasi perikanan terpadu yang dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

"Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang," katanya.

Ibas menilai penguatan industri perikanan di daerah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Langkah tersebut juga dinilai dapat menekan biaya logistik dan harga barang.

Harga Pangan dan Logistik Perlu Mendapat Perhatian

Ibas juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok di Natuna. Kondisi geografis, biaya transportasi, harga tiket, serta harga bahan bakar menjadi faktor yang dapat memengaruhi harga barang.

Karena itu, Ibas mendorong penguatan berbagai instrumen pengendalian harga, termasuk pasar murah dan dukungan pasokan dari Bulog. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca maupun gangguan distribusi.

Menurut Ibas, kebijakan tersebut perlu menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.

Dorong Subsidi Tarif Penerbangan Perbatasan

Ibas turut menyoroti persoalan konektivitas. Ia menilai harga tiket pesawat dan keterbatasan rute penerbangan dapat menjadi tantangan bagi mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi di Natuna.

Karena itu, Ibas mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan subsidi tarif penerbangan khusus wilayah perbatasan.

"Bagaimana kalau kita dorong ada subsidi tarif penerbangan khusus perbatasan. Ini juga bisa mengurangi beban masyarakat yang datang ke sini," ujarnya.

Di sisi lain, Ibas menekankan kebijakan tersebut perlu didukung oleh perhitungan ekonomi dan bisnis yang matang agar rute penerbangan yang dibuka dapat berkelanjutan.

Persoalan penerbangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rute, tetapi juga keseimbangan antara demand dan supply.

Potensi Migas dan Pariwisata Bahari

Selain sektor perikanan, Ibas menilai sektor energi dan pariwisata Natuna juga memiliki potensi yang besar. Ibas mendorong agar peluang investasi minyak dan gas di Natuna terus dikawal dengan memperhatikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Di sisi lain, potensi wisata bahari juga dinilai perlu dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Ibas, pengembangan pariwisata harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan, studi banding, serta pengembangan ekonomi kreatif lokal.

"Natuna ini punya potensi bahari yang unggul. Bagaimana potensi pariwisata bahari ini bisa hidup sehingga ekonomi kreatif masyarakat juga berkembang," katanya.

Ibas menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Ibas juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Ia memahami kebutuhan daerah untuk memperoleh dukungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memadai. Namun, kebijakan fiskal nasional tetap perlu memperhatikan kesinambungan anggaran serta kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.

Menurut Ibas, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan dana yang tersedia dapat memberikan dampak pembangunan yang berkualitas dan dirasakan masyarakat Natuna.

"Bukan berarti Natuna dianaktirikan. Kita berupaya agar dana bagi hasil itu benar-benar bisa dirasakan kembali kepada kabupaten untuk program-program yang lebih berkualitas," ujar Ibas.

Ibas menegaskan bahwa menjaga Natuna merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat yang selama ini turut menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Ibas menilai pembangunan dan keamanan harus berjalan beriringan. Wilayah perbatasan yang aman harus sekaligus menjadi wilayah yang memiliki masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki masa depan ekonomi yang kuat.

"Sebagai pimpinan MPR RI, kami memang tidak banyak melakukan aktivitas pembangunan secara langsung. Tetapi kami mendengar, mengawal, dan memastikan tidak ada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terpisah," katanya.

Ibas berkomitmen untuk terus membawa aspirasi masyarakat Natuna dalam ruang-ruang kebijakan nasional.

"Masih ada kesempatan untuk kita terus maju. Mari jaga asa rakyat kita, mari jaga kesehatan mereka. Kita yakin, step by step, Natuna akan terus kita kembangkan," pungkasnya.