NADIKABAR.COM — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong negara-negara Asia Tenggara memperkuat integrasi rantai pasok teknologi energi bersih melalui pengembangan spesialisasi industri dan kerja sama manufaktur regional.
Sectoral Decarbonization Research Manager IESR Farid Wijaya mengatakan keunggulan terhadap sumber daya dan kapasitas manufaktur setiap negara di Asia Tenggara perlu dihubungkan agar kawasan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk teknologi bernilai tambah tinggi.
"Skenario kebijakan berbeda dengan yang sedang berjalan atau telah ditetapkan, perjanjian yang telah diluluskan, peta jalan ASEAN untuk rencana aksi energi terbarukan, terlihat jika tidak ada dukungan finansial dan infrastruktur, generasi energi terbarukan tidak akan mencapai tingkat potensial," kata Farid dalam pemaparannya pada webinar transisi energi terbarukan di kawasan ASEAN yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Farid mengatakan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen, dengan permintaan listrik regional yang diperkirakan terus meningkat sekitar 4 persen per tahun hingga 2035.
Menurut Farid, Indonesia dan Filipina memiliki kontribusi penting terhadap rantai pasok mineral global yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi energi bersih. Namun, kapasitas pengolahan mineral menjadi produk lanjutan, seperti sel baterai dan komponen teknologi, masih terbatas.
Tanpa kebijakan industri regional yang kuat dan investasi yang terkoordinasi, negara-negara Asia Tenggara berisiko mengekspor bahan mentah, sementara produk bernilai tambah tinggi diproduksi di luar kawasan.
Farid menjelaskan rantai pasok teknologi energi bersih di Asia Tenggara masih terkonsentrasi pada negara tertentu. Dalam industri panel surya, China masih mendominasi produksi global, sementara Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia mulai mengembangkan kapasitas manufaktur serta perakitan.
Namun, kapasitas produksi regional masih relatif kecil dibandingkan pasar global. Kondisi tersebut membuat sejumlah proyek energi bersih di Asia Tenggara tetap bergantung pada komponen impor.
Ketergantungan tersebut dapat meningkatkan risiko kenaikan biaya, gangguan logistik, dan keterlambatan proyek akibat perubahan rantai pasok global.
Situasi serupa terjadi pada industri turbin angin. Sejumlah negara ASEAN telah menetapkan target pengembangan kapasitas energi angin, tetapi masih bergantung pada komponen yang diproduksi di luar kawasan.
Padahal menurut Farid, Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina memiliki potensi pada rantai pasok pada bahan baku baterai yang dibutuhkan jaringan global seperti nikel, manganese dan sumber bahan baku yang berkaitan dengan industri komponen baterai.
"Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan industri komponen dan manufaktur energi bersih di tingkat regional," kata Farid.
Farid mengatakan ASEAN perlu membangun strategi spesialisasi industri dengan menyesuaikan peran setiap negara berdasarkan keunggulan dan kapasitasnya.
Kerja sama tersebut dapat mencakup produksi mineral, komponen elektronik, peralatan listrik, teknologi baterai, hingga integrasi sistem energi bersih.
Untuk mendukung langkah tersebut, negara-negara ASEAN perlu memperkuat industri Tier 2, menyelaraskan standar teknis dan kualitas, serta mempermudah perdagangan komponen lintas negara.
Farid juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi sirkular untuk mengantisipasi peningkatan limbah dari panel surya, baterai, dan teknologi energi bersih lainnya.
