NADIKABAR.COM — Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria merespons rencana impor KRL bekas. Dony menyatakan belum ada lampu hijau impor KRL bekas Jepang tersebut.

Di sisi lain, rencana pertemuannya dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pekan lalu batal, dan pekan ini baru akan dijadwalkan ulang.

"Ah kan baru mau mulai dibahas. Gimana udah ada hasilnya?" ujar Dony di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Ketika dikonfirmasi soal pernyataan KAI Commuter yang menargetkan impor KRL bekas akhir tahun ini. Dony menyatakan belum diputuskan, pihaknya perlu melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan lintas sektor.

"Belum. Saya belum ketemu Pak Menhub," sebut Dudy.

"Nanti kita umumkan, nanti," sambungnya.

Sebelumnya, Dudy Purwagandhi buka suara soal KRL bekas oleh PT KAI (Persero). Menurutnya, sampai sekarang dirinya belum menentukan sikap apakah setuju impor dilakukan atau tidak.

Dudy tak mau buru-buru menentukan sikap soal impor KRL, baginya semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama memandang permasalahan ini dan langsung menentukan keputusan.

"Kita harus duduk untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daripada KAI, dan juga apa yang menjadi concern dari INKA. Jadi kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa," ujar Dudy dalam diskusi di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026) yang lalu.

Kementerian Perhubungan menurutnya hanya memiliki kewenangan menentukan secara teknis apakah armada KRL bekas yang mau diimpor masih laik jalan, serta memenuhi keselamatan bagi penumpang. Soal izin impornya sendiri ada di Kementerian Perdagangan.

Yang paling digarisbawahi adalah pemerintah harus mencari jalan tengah mengenai pengadaan KRL. Semua sisi harus diperhatikan, dari sisi kebutuhan penumpang tambahan kereta memang diperlukan, namun dari sisi industri impor KRL bekas jangan sampai menggerus upaya industrialisasi perkeretaapian nasional.

"Secara bijak harus kita ingin, kita harus juga melindungi industri dalam negeri kita, tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan. Maka ini kita harus duduk, harus ada jalan tengahnya," tegas Dudy.