NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siapkan penyelesaian tiga regulasi demi status anggota penuh Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. Regulasi terkait menjadi persyaratan dalam proses aksesi.
Airlangga mengatakan progres pemenuhan atau compliance Indonesia terhadap standar OECD saat ini telah berkisar 80 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dilengkapi melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
Tiga regulasi yang menjadi prioritas pemerintah meliputi aturan mengenai penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional atau foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama, yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik, dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjelaskan regulasi persaingan usaha yang dimaksud berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup lama sehingga perlu diperbarui.
Usulan revisi aturan tersebut telah diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan masuk sebagai inisiatif Komisi VI DPR.
