Sementara itu, terkait aturan foreign bribery, Airlangga mengakui Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.
Pemerintah berencana memasukkan pengaturan tersebut dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dibahas.
"Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki revisi saat ini. Ya tentu di luar itu kan ada undang-undang suap ya," terang Airlangga.
Ia mengatakan ketiga regulasi tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan pada tahun depan.
"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," tambahnya.
Di tengah proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan itu sekaligus membahas perkembangan pemenuhan berbagai kuesioner dan misi pencarian fakta atau fact-finding mission yang telah dilakukan sebelumnya.
