NADIKABAR.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mewujudkan kemakmuran di kawasan ASEAN secara inklusif dan berkelanjutan.

"Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender telah berakar dalam Undang-undang Dasar 1945 dan telah tertuang dalam berbagai ratifikasi perjanjian internasional, diantaranya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), hingga komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri sesi High-Level Exchange of Views on the Status of Women Leadership across ASEAN and Role in Inclusive Prosperity dalam rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Women Leadership Summit di Manila, Filipina.

Ia menegaskan, saat ini, kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, dan pembangunan inklusif turut menjadi bagian dari agenda prioritas Asta Cita, RPJMN, dan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Pihaknya menyampaikan Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Hal itu salah satunya ditandai dengan pencapaian historis 37 persen keterwakilan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga pembentukan Satuan Tugas Nasional Lintas Sektor yang menghimpun pemimpin dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan profesional.

Sementara terkait upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sekaligus mendorong kepemimpinan perempuan dalam jabatan strategis, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Nasional 2025–2045.

Peta jalan tersebut bertujuan mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan kembali tanggung jawab perawatan tidak berbayar agar perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk ke lapangan kerja formal, membangun karier berkelanjutan, serta menduduki posisi eksekutif dan pengambilan keputusan.

"Indonesia meyakini bahwa kolaborasi multi-pihak dan kerja sama regional sangat penting untuk membuka potensi penuh masyarakat kita. ASEAN dapat mempercepat kemajuan ini melalui kerja sama regional yang lebih kuat, terutama dalam memajukan visi komunitas ASEAN 2045 dan memperkuat kontribusi ASEAN terhadap agenda global mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menambahkan bahwa Indonesia mengusulkan tiga langkah kunci bagi ASEAN, yaitu berbagi pengetahuan mengenai kebijakan ekonomi perawatan (care economy), meningkatkan kapasitas dalam keterampilan digital dan aksi iklim, serta memperkuat data regional terkait kepemimpinan perempuan.

Untuk mewujudkan ketiga langkah tersebut, menurut dia, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas pilar melalui kemitraan yang dipimpin ASEAN bersama mitra internasional dan pemangku kepentingan terkait guna menghapus berbagai hambatan bagi partisipasi perempuan di seluruh kawasan ASEAN.