Harmonisasi kebijakan digital di tingkat ASEAN juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha. Kondisi ini berpotensi membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global.
Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atau salinan resmi naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian. Panitia tersebut bertugas membahas instrumen hukum yang diperlukan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.
Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Penandatanganan DEFA menjadi langkah strategis Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan aman. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan agar mampu bersaing di tingkat global.
