NADIKABAR.COM — Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat integrasi ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk menandatangani perjanjian tersebut bersama perwakilan 10 negara anggota ASEAN lainnya.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting setelah proses perundingan DEFA berlangsung sejak 2023. Inisiatif tersebut pertama kali digagas saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada tahun yang sama.

DEFA dirancang sebagai kerangka kerja ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan yang bertujuan menyelaraskan berbagai kebijakan digital negara anggota ASEAN. Melalui kesepakatan ini, integrasi ekonomi digital diharapkan semakin kuat dan mampu meningkatkan posisi Asia Tenggara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Potensi ekonomi digital ASEAN dinilai sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa, kawasan ini memiliki pasar yang menjanjikan bagi perkembangan berbagai sektor berbasis teknologi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia hampir mencapai US$100 miliar pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara menyeluruh berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kesepakatan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat konkret. Di antaranya mempermudah perdagangan digital lintas negara, meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta menyederhanakan proses transaksi elektronik.

Selain membuka akses pasar yang lebih luas, DEFA juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital. Kesepakatan ini turut mencakup pengaturan arus data lintas batas yang tepercaya serta pengembangan talenta dan inovasi digital di kawasan.

Dengan demikian, UMKM Indonesia berpeluang menjangkau konsumen di pasar regional tanpa hanya mengandalkan permintaan domestik. Peluang tersebut sekaligus diharapkan meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang semakin ketat.

Bagi pemerintah Indonesia, implementasi DEFA juga sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta agenda aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.

Harmonisasi kebijakan digital di tingkat ASEAN juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha. Kondisi ini berpotensi membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atau salinan resmi naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian. Panitia tersebut bertugas membahas instrumen hukum yang diperlukan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Penandatanganan DEFA menjadi langkah strategis Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan aman. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan agar mampu bersaing di tingkat global.