NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menargetkan proses aksesi terhadap Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dapat disetujui oleh seluruh negara anggota dalam pertemuan pada November 2026.
Australia sebagai salah satu negara anggota perjanjian dagang tersebut pun diharapkan dapat membantu proses aksesi Indonesia, terutama usai kedua negara memperpanjang program kemitraan untuk pembangunan ekonomi (Australia–Indonesia Partnership for Economic Development) atau PROSPERA.
“Hal lain yang membutuhkan dukungan dari Australia adalah terkait CPTPP. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kami berharap pada pertemuan November mendatang proses aksesi keanggotaan Indonesia di CPTPP dapat dimulai dan disetujui oleh seluruh negara anggota,” kata Airlangga Hartarto dalam peluncuran PROSPERA Fase II di Jakarta, Kamis.
Airlangga menuturkan Australia sebelumnya telah memberikan berbagai dukungan bagi proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui PROSPERA.
“Sejauh ini PROSPERA telah banyak membantu Indonesia melalui berbagai forum diskusi, kajian, dan program kerja, serta merespons berbagai kebutuhan dalam proses OECD tersebut,” ujarnya.
Menurut Airlangga, Indonesia menargetkan untuk mendapatkan status keanggotaan penuh OECD pada 2028. Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 80 persen atau 20 dari 25 bagian dokumen penilaian mandiri (initial memorandum) sebagai syarat untuk menjadi anggota OECD.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara berharap kemitraan PROSPERA Fase II dapat memberikan kontribusi nyata bagi transformasi ekonomi Indonesia dengan memperdalam kerja sama perumusan kebijakan makroekonomi, penguatan stabilitas makroekonomi, pengelolaan fiskal, serta pengembangan sektor jasa keuangan.
Ia juga berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan aktivitas investasi riil dan penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan reformasi ekonomi Indonesia di masa depan.
“Saya juga melihat adanya ruang kerja sama di bidang pemerintahan digital (digital government), digitalisasi ekonomi, tata kelola data, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang bertanggung jawab, serta mitigasi dampaknya,” tutur Suahasil.
