NADIKABAR.COM — Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterhubungan laut dan perubahan iklim (ocean-climate nexus) melalui konservasi laut, karbon biru, dan ketahanan pesisir di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, komitmen itu juga akan diperkuat melalui Perpres No. 110/2025 yang memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan dalam mitigasi perubahan iklim nasional.

“Laut adalah elemen sentral dari aksi iklim. Kerja sama internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan just transition penting untuk memperkuat solusi iklim berbasis laut,” kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Duta Besar Ricky Suhendar.

Posidi Indonesia ini disampaikan Ricky pada Annual Meeting of the Leaders of the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Leaders’ Meeting of the Ocean Panel) pada 23 September 2026.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendorong Ocean Panel untuk memainkan peran strategis dalam dua area, yaitu pembiayaan kelautan (ocean financing) dan akuntansi kelautan (ocean accounting).

Ocean financing diperlukan untuk menerjemahkan komitmen aksi laut-iklim menjadi implementasi nyata. Sementara, penguatan ocean accounting penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan bukti.

Indonesia pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menjaga laut sebagai solusi iklim yang berkelanjutan bagi generasi mendatang serta mendorong langkah nyata menuju tata kelola laut yang adil, merata dan inklusif.

Pertemuan Ocean Panel tahun ini mengusung tema “Ocean-Climate Leadership on the Road to COP31 UNFCCC”, dengan fokus pada penguatan kepemimpinan dan kerja sama untuk mempercepat implementasi aksi ocean-climate nexus menuju COP31 di Antalya, Turkiye, pada 9-20 November 2026.

Ocean Panel diinisiasi pada 2018 oleh Norwegia, dan Indonesia merupakan salah satu anggota pendirinya.

Saat ini, Ocean Panel beranggotakan 19 negara yang secara bersama mewakili sekitar 50 persen garis pantai dunia dan 45 persen wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) global.

Ocean Panel telah menghasilkan berbagai agenda aksi, kajian dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong ekonomi laut berkelanjutan, termasuk apa yang disebut Transformasi Menuju Ekonomi Laut Berkelanjutan serta berbagai Blue Papers dan laporan tematik.