"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar.
Senada, Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, perkembangan isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal.
Menurutnya, setelah industri REL diatur dan dikenakan cukai sejak 2018, keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya juga perlu mendapatkan perlindungan.
"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya," katanya.
"Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya," ujar Budiyanto.
Dampak yang signifikan turut dirasakan oleh para pedagang, atau pelaku usaha toko ritel. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan sejumlah retailer menghadapi penolakan perpanjangan sewa, bahkan diminta mengosongkan tempat usaha akibat tekanan yang berkembang baru-baru ini. Padahal, produk ini legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.
"Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang," kata Fachmi.
"Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal," tambahnya.
Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto juga menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan mendukung pemerintah untuk memberantasnya.