Ia memastikan anggota asosiasinya tidak menjual produk yang mengandung narkotika serta berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, perkembangan industri rokok elektronik dalam negeri juga perlu dilihat dari potensinya untuk mendorong hilirisasi dan membawa produk buatan Indonesia ke pasar ekspor.
"Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran," ujar Daniel.
Mewakili AKVINDO, Adzie Taufik Noer Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak.
Ia berharap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak pelarangan total terhadap konsumen, khususnya potensi hilangnya akses terhadap produk legal dan beralihnya konsumen ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usulnya.
"Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi," ujar Adzie.
Lima Asosiasi Tandatangani Pakta Integritas
Pada kegiatan yang sama, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas, yang menyatakan kesiapan untuk berdialog dan menjadi mitra pemerintah, sekaligus berharap perlindungan dan kepastian tetap diberikan kepada pelaku usaha dan pekerja yang menjalankan kegiatan secara legal.