NADIKABAR.COM — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu situasi yang cukup berat bagi pekerja. Selain kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap, seseorang yang terkena PHK juga harus mulai memikirkan kebutuhan hidup serta mencari sumber pendapatan baru.
Namun, pekerja yang terkena PHK tidak serta-merta kehilangan seluruh haknya. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia, hak pekerja setelah PHK dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hingga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Berikut beberapa hak yang perlu Anda ketahui jika mengalami PHK.
Uang pesangon merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir karena PHK. Besarannya dipengaruhi oleh masa kerja, alasan PHK, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam ketentuan dasar Pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, besaran uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja, mulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.
Namun, jumlah yang benar-benar diterima tidak selalu sama dengan angka tersebut karena terdapat faktor pengali yang disesuaikan dengan alasan PHK.
Selain pesangon, pekerja juga berhak atas uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian pekerja kepada perusahaan. Berdasarkan ketentuan dasar, pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun mulai berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
Besaran kompensasinya meningkat mengikuti masa kerja, mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga kurang dari enam tahun, hingga maksimal sepuluh bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih.
Pekerja yang terkena PHK juga berhak memperoleh uang penggantian hak yang belum dipenuhi perusahaan.
Hak tersebut dapat mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Karena itu, penting untuk memeriksa kembali dokumen ketenagakerjaan sebelum menyelesaikan proses PHK.
4. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Pekerja yang terkena PHK juga berpeluang mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan apabila memenuhi persyaratan kepesertaan.
Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja untuk membantu pekerja mendapatkan pekerjaan kembali.
Manfaat uang tunai diberikan selama paling lama enam bulan dengan besaran 60 persen dari upah yang dilaporkan, sesuai batas upah yang menjadi dasar perhitungan program.
5. Hak untuk menolak PHK dan menyelesaikan perselisihan
Pekerja juga memiliki hak untuk menyampaikan penolakan apabila tidak menyetujui keputusan PHK yang diberikan perusahaan.
Penolakan sebaiknya disampaikan secara tertulis disertai alasan sesuai batas waktu dan prosedur yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan, pekerja dan perusahaan dapat menempuh perundingan bipartit.
Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum.
Apa yang harus dilakukan setelah terkena PHK?
Jika mengalami PHK, jangan terburu-buru menandatangani dokumen penyelesaian tanpa memahami isi dan konsekuensinya. Periksa surat pemberitahuan PHK, masa kerja, komponen upah, serta rincian kompensasi yang ditawarkan perusahaan.
Pekerja juga dapat meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan haknya kepada bagian sumber daya manusia (HRD) atau berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Penting untuk diingat bahwa besaran kompensasi PHK tidak selalu sama bagi setiap pekerja. Status hubungan kerja, alasan PHK, masa kerja, dan ketentuan terbaru menjadi faktor yang menentukan hak yang diterima.
Dengan memahami hak-hak tersebut, pekerja dapat memastikan bahwa proses PHK berlangsung sesuai aturan dan tidak kehilangan kompensasi yang seharusnya diterima.
