NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memberikan sejumlah arahan kepada para pejabat pimpinan tinggi madya baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru ia lantik pada Jumat (23/10).
Pertama, Suahasil melantik Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal dan memintanya untuk menjadikan unit tersebut sebagai penggerak keseluruhan organisasi Kemenkeu.
"Seluruh fungsi hubungan manajemen, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal, harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan baik," ujar Suahasil.
Ia berpesan agar tata kelola dan budaya kerja yang baik terus dijaga, sehingga kehadiran Sekretariat Jenderal betul-betul dirasakan oleh seluruh unit pelaksana kebijakan maupun pegawai yang memberikan pelayanan.
Berikutnya, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tugas utama meneruskan inovasi melalui digitalisasi dan pengembangan operasi perbendaharaan modern (modern treasury operations).
Inovasi tersebut mencakup optimalisasi interaksi kas negara dengan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga penyaluran pembayaran langsung kepada masyarakat atau government to person (G2P).
Sistem G2P ini meliputi pembayaran perlindungan sosial, gaji pegawai negeri, hingga pencairan dana pensiun yang ditargetkan terhubung langsung ke rekening penerima agar pelaksanaan APBN makin efisien.
"Dengan demikian, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Suahasil.
Suahasil juga mengingatkan Tri agar penempatan dana pemerintah di bank umum diatur dengan rapi, termasuk kebijakan pengendalian suku bunga deposito Badan Layanan Umum (BLU) maksimal 80 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate guna mencegah perang suku bunga.
"Itu adalah kontribusi dari Kementerian Keuangan untuk membuat supaya suku bunga tidak menjadi terlalu tinggi, tidak terjadi perang suku bunga deposito di antara para pemegang dana-dana besar," ujar Suahasil.
Pejabat ketiga yang dilantik yakni Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tugas mempertegas kehadiran negara melalui sinergi APBN dan APBD di tengah masyarakat.
Suahasil meminta manfaat belanja pemerintah dapat terlihat secara utuh, baik melalui transfer, belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah seluruh Indonesia.
Ia juga meminta agar desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah terus diperbaiki agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan nasional.
"Saya minta di DJPK semakin aktif membantu pemerintah daerah memegang prinsip kenali daerah, pahami masalah, dan bantu semaksimal mungkin dengan alat fiskal kita dengan pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah satu kesatuan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Suahasil.
Sementara itu, untuk posisi jajaran staf ahli, Suahasil meminta para pejabat baru memiliki peran yang ulet, mampu berkomunikasi lintas unit, serta merangkai berbagai isu strategis.
Keempat, ada Hidayat Amir yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Suahasil meminta adanya perluasan fokus terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi eksternal.
Terakhir, Neilmaldrin Noor yang diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak diminta untuk memperkuat efektivitas pengawasan guna mengamankan penerimaan negara dan memperluas basis pajak.
Ia mengarahkan agar optimalisasi pemanfaatan Coretax terus didorong serta integrasi data lintas unit Kemenkeu untuk memetakan risiko, mengidentifikasi kegiatan usaha, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
