NADIKABAR.COM — Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menekankan pentingnya peta jalan transisi ketenagalistrikan yang jelas untuk menarik investasi swasta skala besar dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.
Menurut jaringan investor dengan nilai aset kelola lebih dari US$30 triliun itu kejelasan mengenai kebutuhan pembiayaan, kesiapan daftar projek, serta pembagian risiko, menjadi faktor penting untuk menerjemahkan target transisi energi menjadi realisasi investasi.
Laporan terbaru AIGCC bertajuk 'Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia' memaparkan kebutuhan investor terhadap perencanaan transisi ketenagalistrikan di Asia.
Khusus Indonesia, AIGCC menilai tantangan transisi ketenagalistrikan bukan lagi karena tidak adanya perencanaan, melainkan penyelarasan dan pelaksanaan kerangka kebijakan yang sudah ada.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt (GW), tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi dengan proyeksi biaya US$188 miliar.
Sekitar 73 persen dari kebutuhan itu diharapkan berasal dari modal swasta (independent power producer/IPP). Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) juga menawarkan jalur yang lebih ambisius dan berorientasi investor, meskipun tidak bersifat mengikat.
"Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi US$188 miliar dalam RUPTL diharapkan berasal dari modal swasta. Artinya, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk," ujar CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright dalam keterangan resmi, Senin (26/10).
Laporan AIGCC menyimpulkan kelayakan investasi bergantung pada kelayakan pembiayaan proyek (investability), keberlanjutan keuangan PLN, realisasi pembangunan jaringan, serta penanganan batu bara, termasuk pembangkit captive yang melayani kawasan industri.
Investor, sambung Mikula-Wright, tidak meminta Indonesia untuk menjadi lebih ambisius. Namun, investor meminta kejelasan mengenai jalur untuk mobilisasi modal pembiayaan.
"Posisi Indonesia amatlah penting bagi transisi ketenagalistrikan di kawasan Asia Tenggara, dan para investor sudah mulai melirik Indonesia. Roadmap yang terpadu dan layak investasi akan memungkinkan mereka untuk berkomitmen dalam skala yang sepadan dengan potensi pertumbuhan negara tersebut," sambung Mikula-Wright.
Peluncuran laporan ini bertepatan dengan sejumlah perkembangan yang dinilai dapat mendukung peningkatan investasi di sektor energi terbarukan di Indonesia.
Salah satunya lelang Program Mentari Nusantara I oleh PLN untuk proyek tenaga surya berkapasitas 1.225 megawatt (MW) yang dikemas dalam satu paket pengadaan untuk memberikan skala ekonomi dan kepastian proyek bagi investor.
"Ketika perhitungannya mengandalkan sekitar tiga dari setiap empat dolar berasal dari modal swasta, detail yang dibutuhkan investor bukanlah sekadar urusan teknis. Model pendapatan, alokasi risiko, dan daftar proyek yang jelas justru merupakan inti dari rencana itu sendiri," Mikula-Wright menambahkan.
Untuk menarik investasi swasta, AIGCC merekomendasikan lima area prioritas bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Pertama, menyelaraskan peta jalan transisi energi nasional, sektor ketenagalistrikan, dan JETP, termasuk terkait pembangkit listrik captive dan target penurunan emisi.
Kedua, memperjelas mekanisme pengadaan, tarif, jaminan pembayaran, risiko nilai tukar, dukungan pemerintah, dan pendapatan PLN agar proyek layak dibiayai. Ketiga, menetapkan arah transisi untuk penghentian pembangkit batu bara dan captive, termasuk skema pembiayaan, kompensasi, kapasitas pengganti, dan transisi berkeadilan.
Keempat, memastikan kesiapan teknologi dan jaringan listrik, serta membuka akses informasi proyek bagi investor. Kelima, meningkatkan transparansi melalui keterbukaan asumsi pasar karbon, pelaporan kemajuan, dan dialog rutin dengan investor serta pemangku kepentingan lainnya.
Indonesia menjadi salah satu dari tiga studi kasus dalam laporan AIGCC, bersama Korea Selatan dan Malaysia. Indonesia dianggap menjadi salah satu negara kunci dalam transisi ketenagalistrikan di Asia dan turut menentukan arah peralihan transisi energi di Asia Tenggara.
"Laporan ini tidak menyerukan strategi baru. Yang dibutuhkan adalah menghubungkan rancangan kebijakan transisi energi yang sudah ada menjadi jalur implementasi yang jelas dan berguna bagi investor," ujar Mikula-Wright.
