Ia menilai Bahlil sebagai salah satu menteri yang mampu menangkap arah pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan strategis Indonesia.
"Apa yang ditunjukkan Bahlil adalah sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi jika Singapura lebih dahulu reaktif dan provokatif," kata Dedi.
Dalam situasi yang menyangkut kepentingan nasional, lanjut dia, pemerintah tidak semestinya hanya mempertimbangkan keuntungan investasi luar negeri, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan rakyat dan kedaulatan negara tetap menjadi prioritas.
"Dalam konteks tersebut, sikap tegas Bahlil dinilai sebagai bentuk keberanian menyuarakan kepentingan Indonesia," tutur Dedi.
Dedi menambahkan seorang menteri tidak cukup hanya dinilai berdasarkan popularitas maupun kritik yang berkembang di ruang publik.
"Penilaian terhadap pejabat negara perlu mempertimbangkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca kepentingan strategis nasional serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, perbedaan hasil penelitian justru seharusnya menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, bukan sekadar menerima satu perspektif penilaian.
