NADIKABAR.COM — Indonesia Political Opinion (IPO) menjelaskan perihal perbedaan hasil survei dengan Center of Economic and Law Studies (Celios) perihal kinerja dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyampaikan berdasarkan hasil pengukuran IPO, persepsi publik terhadap kinerja Bahlil masih berada dalam situasi yang baik.
"Bahkan, Bahlil tercatat memperoleh tingkat kepuasan tertinggi di antara para menteri yang membidangi sektor ekonomi," ujarnya.
Dalam hasil survei IPO, tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1 persen. Menurut Dedi, capaian tersebut juga ditopang oleh popularitas Bahlil yang relatif tinggi di tengah masyarakat.
"Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan dan kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapatkan perhatian serta apresiasi tersendiri dari publik," katanya.
Ia menjelaskan perbedaan hasil antara IPO dan Celios sangat mungkin dipengaruhi oleh pendekatan metodologi penelitian yang digunakan. IPO menerapkan pengambilan sampel secara acak dan proporsional untuk memperoleh gambaran opini publik yang lebih representatif.
Sementara itu, menurut Dedi, pendekatan Celios menggunakan sampling purposif, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti.
Perbedaan pendekatan tersebut memungkinkan kedua lembaga menghasilkan gambaran persepsi yang tidak sama.
Ia menilai karakteristik responden dan ruang lingkup kelompok yang dilibatkan dalam penelitian dapat memengaruhi hasil akhir penilaian.
Karena itu, menurutnya, hasil kajian yang berbeda tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kinerja seorang pejabat publik sepenuhnya buruk.
Dedi juga menyoroti keterlibatan "Kabinet Bayangan" dalam kajian Celios. Menurutnya, latar belakang dan orientasi kelompok yang terlibat perlu menjadi pertimbangan ketika publik membaca hasil penilaian tersebut.
Ia menilai apabila suatu kajian sejak awal lebih berorientasi pada kritik terhadap pemerintah, terdapat kemungkinan perspektif yang muncul lebih banyak menyoroti kelemahan dibandingkan capaian.
"Tentu jika tujuannya kritik, bisa dipastikan hanya melihat sisi buruk," ungkapnya.
Namun, perbedaan hasil survei dan kajian semestinya tetap dibaca secara proporsional dengan memperhatikan metode, karakteristik responden serta indikator penilaian masing-masing.
Di luar persoalan angka survei, Dedi melihat Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang cukup menonjol, terutama dalam menyikapi dinamika hubungan Indonesia dan Singapura.
Menurutnya, sikap Bahlil dalam merespons ketegangan kedua negara memperlihatkan keberanian politik sekaligus keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
Ia menilai Bahlil sebagai salah satu menteri yang mampu menangkap arah pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan strategis Indonesia.
"Apa yang ditunjukkan Bahlil adalah sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi jika Singapura lebih dahulu reaktif dan provokatif," kata Dedi.
Dalam situasi yang menyangkut kepentingan nasional, lanjut dia, pemerintah tidak semestinya hanya mempertimbangkan keuntungan investasi luar negeri, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan rakyat dan kedaulatan negara tetap menjadi prioritas.
"Dalam konteks tersebut, sikap tegas Bahlil dinilai sebagai bentuk keberanian menyuarakan kepentingan Indonesia," tutur Dedi.
Dedi menambahkan seorang menteri tidak cukup hanya dinilai berdasarkan popularitas maupun kritik yang berkembang di ruang publik.
"Penilaian terhadap pejabat negara perlu mempertimbangkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca kepentingan strategis nasional serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, perbedaan hasil penelitian justru seharusnya menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, bukan sekadar menerima satu perspektif penilaian.
