Reformasi aparat penegak hukum juga dinilai penting melalui pendidikan HAM, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran, dan penerapan sanksi yang proporsional.
Untuk memastikan kemajuan dapat dievaluasi secara objektif, Iwan mendorong pemerintah menyusun peta jalan HAM yang memuat target tahunan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan mekanisme pelaporan kepada publik.
Pemerintah juga perlu membuka data perkembangan penanganan kasus, pemulihan korban, serta tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM sebagai bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Iwan menilai tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menerjemahkan penguatan kelembagaan dan komitmen politik menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan penegakan HAM bukan seberapa banyak regulasi dan lembaga yang dibentuk, melainkan seberapa jauh negara mampu melindungi hak warga, menghadirkan keadilan bagi korban, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” kata Iwan.
