Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan tidak mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Untuk memperkuat pelaksanaan agenda HAM, Iwan mendorong pemerintah membuka data mengenai jumlah kasus yang ditangani, perkembangan penyelesaian perkara, pemulihan korban, serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran yang memadai, dan pengawasan yang efektif agar komitmen pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita perlu memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuktikan komitmennya melalui capaian yang terukur. Pada saat yang sama, masyarakat sipil, media, DPR, dan Komnas HAM harus tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis,” kata Iwan.
