NADIKABAR.COM — Iran memperingatkan akan adanya dampak ekonomi yang "menghancurkan" jika Israel melancarkan serangan baru terhadap Teheran. Peringatan ini disampaikan saat Tel Aviv masih melakukan penghitungan suara usai pemilu legislatif pada 27 Oktober, yang dapat menentukan masa depan perang regional tersebut.
Otoritas Iran, seperti dilansir AFP, Kamis (29/10/2026), juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan para mediator, seperti Qatar dan Pakistan, membahas cara-cara untuk menerapkan rencana gencatan senjata guna mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz, yang strategis bagi pasokan minyak dan gas global.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang bersumpah untuk menggulingkan rezim Iran, kedua negara untuk pertama kalinya dalam sejarah terlibat perang langsung, setelah bermusuhan selama beberapa dekade.
Pemilu krusial pada Selasa (27/10) memberikan kesempatan bagi rakyat Israel untuk memberikan penilaian terhadap pemerintahan sayap kanan Netanyahu, saat ancaman semakin meningkat dari Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk kembali menyerang Iran, setelah perang berkecamuk pada akhir Februari.
"Dampak yang menghancurkan terhadap pasar internasional, yang mungkin timbul akibat petualangan militer yang dipicu oleh Israel di kawasan Teluk Persia, tetap menjadi kekhawatiran utama, baik bagi pemasok maupun konsumen gas," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataan via media sosial X.
Pernyataan itu merujuk pada diskusi yang berlangsung di sela-sela pertemuan puncak Forum Negara-negara Pengekspor Gas di Moskow, ibu kota Rusia, baru-baru ini.
Sejak perang pecah, pengiriman pasokan energi dari negara-negara Teluk sangat terganggu, usai Iran memblokade Selat Hormuz yang dilalui seperlima pasokan minyak dan gas cair dunia sebelum perang. Teheran membatasi akses pelayaran dan kerap menyerang kapal-kapal yang mencoba melintas tanpa izin mereka.
Sebagai balasan, AS menerapkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dengan tujuan menekan perekonomian negara tersebut.
Pada Rabu (29/10), media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa AS telah meminta sejumlah negara Teluk Arab untuk bersiap menghadapi kemungkinan "operasi militer singkat namun intens" terhadap Iran, yang diperkirakan akan dilancarkan setelah pemilu sela pada 3 November mendatang.
Namun, menurut WSJ yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui pembahasan di Washington, Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir.
Iran Diskusi dengan Mediator untuk Akhiri Perang-Buka Selat Hormuz
Araghchi, dalam pernyataannya pada Rabu (28/10), mengatakan bahwa Iran sedang mendiskusikan sebuah rencana, dengan para mediator, untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.
"Meskipun Angkatan Bersenjata kita yang gagah berani sepenuhnya siap untuk membela tanah air, Iran tetap memberikan kesempatan bagi diplomasi untuk berhasil," kata Menlu Iran itu dalam pernyataan via media sosial X.
"Kami terus menjalin komunikasi yang erat dan berkelanjutan dengan pihak-pihak penengah untuk meninjau gagasan-gagasan yang dapat memastikan pelaksanaan 'Rencana 7 Hari' kami dalam waktu kurang dari seminggu," ujarnya.
Trump sebelumnya telah menolak rencana yang diajukan Teheran pada September lalu.
Araghchi pada saat itu mengatakan bahwa berdasarkan rencana tersebut, Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu tujuh hari jika "syarat-syarat yang diperlukan" -- termasuk gencatan senjata di seluruh front di Timur Tengah -- terpenuhi.
Iran juga menuntut agar aset-asetnya, yang dibekukan di luar negeri, dicairkan, kemudian sanksi terhadap sektor minyak dicabut, serta blokade angkatan laut AS diakhiri.
