Beras SPHP tersebut diduga dikemas ulang ke dalam karung berukuran 50 kilogram untuk dijual kembali. Padahal, aturan pemesanan menetapkan kuantum sekitar 2-4 ton dalam sekali pesan untuk setiap RPK. Rizal sebelumnya menyebut pembelian hingga 4 ton dalam sepekan sudah tergolong tinggi bagi satu mitra.
Sebagai tindak lanjut, Bulog membentuk Satgas pengawasan beras terpadu yang melibatkan pengawas internal perusahaan atau Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Satgas Pangan. Tim tersebut bertugas memeriksa laporan dan menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran beras di berbagai daerah.
Rizal mengatakan laporan yang telah diverifikasi akan ditindaklanjuti sesuai wilayah pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah praktik mafia pangan yang memanfaatkan momentum kenaikan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Ramadan dan Idulfitri.
