NADIKABAR.COM — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta telah dihentikan usahanya terkait dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sementara itu, Bulog masih memverifikasi ratusan laporan dugaan penyimpangan serupa bersama Satgas Pangan Polri.

"Kalau yang langsung terlibat kemarin di DKI, lima (RPK) langsung dicopot. Langsung kita hentikan lima itu," kata Rizal dalam konferensi pers di media center Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Rizal mengatakan terdapat sekitar 370 pengaduan yang saat ini sedang diverifikasi oleh Satgas pengawasan beras terpadu. Jika ditemukan bukti keterlibatan mitra RPK, Bulog akan mencabut izin usaha mereka.

"Kalau nanti terbukti, langsung kita tutup izin usaha RPK-nya. Ini sedang diverifikasi. Kita harus duduk bersama Satgas Pangan supaya tidak salah," ujarnya.

Kasus dugaan pengoplosan beras SPHP sebelumnya terungkap setelah Bulog menerima informasi penangkapan pelaku pengemasan ulang beras subsidi di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Penelusuran kemudian berlanjut ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Dalam kasus tersebut, seorang mitra RPK berinisial RH diduga memesan beras SPHP sebanyak 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut, sehingga total pembelian mencapai 8 ton. RH tercatat sebagai mitra Bulog sejak 27 Agustus 2026.

Beras SPHP tersebut diduga dikemas ulang ke dalam karung berukuran 50 kilogram untuk dijual kembali. Padahal, aturan pemesanan menetapkan kuantum sekitar 2-4 ton dalam sekali pesan untuk setiap RPK. Rizal sebelumnya menyebut pembelian hingga 4 ton dalam sepekan sudah tergolong tinggi bagi satu mitra.

Sebagai tindak lanjut, Bulog membentuk Satgas pengawasan beras terpadu yang melibatkan pengawas internal perusahaan atau Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Satgas Pangan. Tim tersebut bertugas memeriksa laporan dan menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran beras di berbagai daerah.

Rizal mengatakan laporan yang telah diverifikasi akan ditindaklanjuti sesuai wilayah pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah praktik mafia pangan yang memanfaatkan momentum kenaikan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Ramadan dan Idulfitri.