NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah guna memastikan pemanfaatan perikanan berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengkajian stok ikan, penentuan kuota penangkapan, hingga perumusan kebijakan pengelolaan perikanan.
"Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Untuk memperkuat langkah tersebut, KKP telah menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat pada 11 sampai 13 November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan keberhasilan kebijakan perikanan membutuhkan kerja bersama semua pihak. Apalagi saat ini, khususnya di sektor perikanan tangkap, KKP sedangkan menjalankan empat program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.
"Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menguraikan, pertemuan tahunan UPP menjadi forum koordinasi untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan di masing-masing wilayah. Agenda strategisnya mencakup penentuan titik sampling pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
Pertemuan ini juga menyepakati penentuan lokasi sampling pendataan perikanan salah satunya di lokasi KNMP.
"Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujarnya.
Melalui rangkaian pertemuan ini, KKP mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi usulan rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan nelayan menjadi kunci keberhasilannya.
"Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang," pungkasnya.
