Netanyahu merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel. Masyarakat Israel terbelah dalam menyikapi peran koalisi sayap kanan Netanyahu. Mereka dianggap gagal mengantisipasi dan mencegah serangan Hamas dan kelompok afiliasinya dari Gaza pada 7 Oktober. Serangan itu sendiri menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel.

Netanyahu menolak pembentukan komisi penyelidikan negara yang bertugas untuk mengusut berbagai dokumen pemerintah serta memanggil beberapa pejabat politik untuk bersaksi.

Sebaliknya, ia justru menginginkan komisi dengan kewenangan yang lebih terbatas untuk mengakses dokumen rahasia, serta tidak lagi memiliki wewenang untuk memaksa politisi dan pejabat tinggi negara memberikan kesaksian.

Isu lain yang memicu perdebatan adalah perang Israel di Gaza setelah serangan 7 Oktober. Perang tersebut kini telah menewaskan sekitar 74.000 warga Palestina.

Meski berulang kali menjanjikan "kemenangan total" sejak perang dimulai, para pendukung oposisi menilai Netanyahu gagal memenuhi janjinya. Faktanya, Hamas masih menguasai sejumlah wilayah di Jalur Gaza.

Netanyahu dan mitra koalisinya juga berjanji mendukung "migrasi sukarela" warga Gaza, sekaligus memperkuat kendali Israel atas wilayah Tepi Barat, meski hukum internasional menganggap pendudukan Israel di wilayah tersebut ilegal secara hukum.

Isu lain yang menjadi perhatian dalam pemilu Israel meliputi kewajiban militer bagi pria muda Yahudi ultra-Ortodoks, biaya hidup, serta status Israel di kancah internasional.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris