"Pada saat ini, kasus akses tanpa izin dan kebocoran data sedang terjadi dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta aktivitas perusahaaan," ungkap Takaichi dikutip dari AP News, Jumat (6/11).
"Mari kita tingkatkan kemampuan respons di seluruh Jepang dengan mengerahkan seluruh sumber daya pemerintah," imbuhnya.
Paket darurat keamanan siber tersebut senilai 10 miliar yen. Paket ini meliputi sejumlah langkah yang dirancang untuk membangun masyarakat tangguh dalam menghadapi serangan siber.
Dalam skema ini, sektor publik dan swasta akan saling berbagi informasi, memberikan bantuan lebih cepat kepada pihak terdampak serta memulihkan kerugian akibat serangan siber.
Berdasarkan langkah-langkah dalam paket tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang akan membentuk tim elit yang terdiri dari para ahli keamanan siber pada akhir November. Anggota tim tersebut akan memanfaatkan AI untuk melawan peretas dan mendeteksi kelemahan dalam sistem jaringan.
Tim ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan pengembang AI canggih dari negara-negara sahabat untuk memastikan keahlian Jepang dalam bidang keamanan siber tetap mengikuti perkembangan terbaru.
Selain itu, pemerintah akan membentuk cyber rescue team atau tim penyelamat siber yang terdiri dari sektor publik dan swasta. Tim ini bertugas memberikan penanganan awal kepada perusahaan yang terdampak serangan siber.
Tim terpisah juga akan dibentuk untuk membantu perusahaan-perusahaan yang rentan memperkuat sistem pertahanan siber mereka.
