NADIKABAR.COM — Sebuah survei mengungkap sepertiga perusahaan di Jepang menjadi sasaran serangan siber yang menargetkan sistem mereka sendiri maupun sistem penyedia layanan eksternal sepanjang tahun 2026.
Temuan ini terungkap dalam survei Reuters usai serangkaian kasus kebocoran data pelanggan berskala besar dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah Jepang untuk menyusun paket langkah penanggulangan darurat pada pekan lalu.
Survei ini mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan anggaran keamanan siber mereka.
Berdasarkan survei Reuters, sekitar 10 persen responden mengatakan serangan siber terhadap sistem mereka atau sistem penyedia layanan telah mengganggu operasional perusahaan. Sementara itu, 22 persen melaporkan mengalami serangan siber yang tidak menimbulkan kerugian.
Terkait anggaran keamanan siber, sebanyak 3 persen responden memperkirakan akan terjadi peningkatan signifikan, 59 persen memperkirakan kenaikan moderat, dan 22 persen memperkirakan anggaran tidak banyak berubah.
Di antara perusahaan yang disurvei, sebanyak 63 persen memperkuat pelatihan karyawan dan langkah-langkah pencegahan phishing.
Lebih lanjut, sebanyak 32 persen meningkatkan upaya penanggulangan ransomware dan pencadangan data, sedangkan 22 persen menerapkan pengelolaan informasi yang lebih ketat.
Dalam survei ini, responden dapat memilih lebih dari satu langkah, sehingga persentase tersebut jika dijumlahkan tidak mencapai atau dibatasi pada 100 persen.
Survei ini dilakukan oleh Nikkei Research untuk Reuters pada 27 Oktober hingga 6 November. Nikkei Research menghubungi 508 perusahaan, dengan 214 di antaranya memberikan tanggapan dengan syarat identitas mereka dirahasiakan.
Seorang manajer perusahaan tekstil dalam survei tersebut menyebut ingin berinvestasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan keamanan sistem perusahaan. Ia menyebut serangan siber merupakan pertarungan yang tidak akan berakhir.
"Ini (serangan siber) adalah pertarungan tanpa akhir. Namun, kami ingin berinvestasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan keamanan kami," tulis seorang manajer perusahaan tekstil dalam survei tersebut, dikutip dari CNA, Kamis (12/11).
Sementara itu, salah satu pejabat di perusahaan kimia turut menyampaikan pendapatnya. Ia menilai sulit untuk menerapkan perlindungan yang sempurna terhadap serangan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
"Sulit untuk mencapai perlindungan sempurna terhadap serangan yang didukung AI. Kami menganggap penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian apabila serangan semacam itu terjadi sebagai hal penting," ungkap pejabat tersebut.
Sebelumnya, Jepang mengumumkan paket darurat keamanan siber yang mencakup pemanfaatan AI dan pembentukan tim penyelamat siber pada Jumat (6/11). Kebijakan ini diambil setelah serangkaian kasus kebocoran data berskala besar menghantam perusahaan-perusahaan besar dan lembaga pemerintah.
Mengutip AP News, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa respons cepat terhadap potensi serangan sangat penting di tengah munculnya serangan siber yang dihasilkan oleh AI. Ia mendesak lembaga pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka.
Paket darurat tersebut diumumkan usai puluhan perusahaan dan lembaga pemerintah menjadi sasaran akses tanpa izin ke sistem mereka serta kebocoran data pelanggan. Kondisi ini memicu keresahan di seluruh Jepang.
"Pada saat ini, kasus akses tanpa izin dan kebocoran data sedang terjadi dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta aktivitas perusahaaan," ungkap Takaichi dikutip dari AP News, Jumat (6/11).
"Mari kita tingkatkan kemampuan respons di seluruh Jepang dengan mengerahkan seluruh sumber daya pemerintah," imbuhnya.
Paket darurat keamanan siber tersebut senilai 10 miliar yen. Paket ini meliputi sejumlah langkah yang dirancang untuk membangun masyarakat tangguh dalam menghadapi serangan siber.
Dalam skema ini, sektor publik dan swasta akan saling berbagi informasi, memberikan bantuan lebih cepat kepada pihak terdampak serta memulihkan kerugian akibat serangan siber.
Berdasarkan langkah-langkah dalam paket tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang akan membentuk tim elit yang terdiri dari para ahli keamanan siber pada akhir November. Anggota tim tersebut akan memanfaatkan AI untuk melawan peretas dan mendeteksi kelemahan dalam sistem jaringan.
Tim ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan pengembang AI canggih dari negara-negara sahabat untuk memastikan keahlian Jepang dalam bidang keamanan siber tetap mengikuti perkembangan terbaru.
Selain itu, pemerintah akan membentuk cyber rescue team atau tim penyelamat siber yang terdiri dari sektor publik dan swasta. Tim ini bertugas memberikan penanganan awal kepada perusahaan yang terdampak serangan siber.
Tim terpisah juga akan dibentuk untuk membantu perusahaan-perusahaan yang rentan memperkuat sistem pertahanan siber mereka.
