NADIKABAR.COM — Ketua Umum (Ketum) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Willem Frans Ansanay mendukung pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada operasi politik di balik polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Willem menilai pernyataan Jokowi tersebut memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu ijazah Mas Wapres ada operasi politik dan ada penumpang gelap membuat kebakaran jenggot tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Willem kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Willem mengatakan persoalan ijazah Jokowi lebih dahulu bergulir selama hampir dua tahun sebelum berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat itu, menurutnya, Jokowi juga pernah menyampaikan adanya pihak besar di belakang orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya.
Setelah polemik ijazah Jokowi, Willem menyebut isu serupa kemudian bergeser kepada Gibran. Dia menyinggung sejumlah nama yang menurutnya terlibat dalam upaya mempersoalkan ijazah Wapres.
"Pasca-dinamika penzoliman Pak Jokowi soal ijazah maka bergeser lagi ke Mas Wapres yang dilakukan oleh si Deni Indrayana/Mercy dan di sana ada Roy Suryo dkk. Ada juga Refly Harun yang sepertinya penasihat hukum dua tim ini," ujarnya.
Willem menilai polemik ijazah Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan. Dia menduga ada kepentingan politik untuk menjegal Gibran dalam Pemilu 2029.
Menurut Willem, langkah mempermasalahkan ijazah Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai salah satu upaya untuk menggugurkan Gibran dari posisi Wapres. "Usaha Deni Indrayana mempersoalkan ijazah Wapres itu, targetnya adalah pemakzulan Gibran sebagai Wapres," katanya.
Willem juga menyinggung putusan MK terkait permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan pihak lainnya. Dia menyampaikan interpretasinya sendiri terhadap putusan tersebut, termasuk mengenai persoalan ijazah Gibran.