NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao menjadi pusat produksi dan hilirisasi garam nasional yang mampu menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 2,5 kali upah minimum regional (UMR).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi NTT Stefania Tanggu Boro di Kupang, Sabtu mengatakan pengembangan K-SIGN tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi garam, tetapi juga membangun ekosistem industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat.

"Targetnya cukup konkret. KKP memperkirakan K-SIGN dapat menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja dengan asumsi dua tenaga kerja per hektare dari total rencana pengembangan lahan 13.000 hektare. Pendapatan masyarakat juga ditargetkan meningkat hingga 2,5 kali UMR setempat," katanya di Kupang berkaitan dengan dengan proyek strategis nasional (PSN) KSIGN di Rote.

Ia menjelaskan, kawasan tersebut dirancang untuk mengembangkan industri garam dari hulu hingga hilir, sehingga NTT tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan produk garam bernilai tambah.

Menurut dia, pemerintah telah memasukkan sejumlah fasilitas industri dalam desain pengembangan K-SIGN, antara lain sarana pengolahan garam, laboratorium, gudang garam nasional, serta rencana produksi mineral ikutan seperti magnesium sulfat dan kalium.

Pengembangan industri turunan tersebut diharapkan membuka peluang investasi pada sektor garam konsumsi, industri pangan, dan industri kimia yang selama ini membutuhkan pasokan garam berkualitas.

"Menko Pangan sudah menegaskan bahwa garam Rote Ndao tidak boleh hanya dijual sebagai bahan mentah. Garam harus diolah agar nilai tambahnya lebih tinggi dan manfaat ekonominya juga dinikmati masyarakat daerah," ujarnya.

Stefania mengatakan, K-SIGN juga memiliki target mendukung pencapaian swasembada garam nasional pada 2027 melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas garam lokal.

Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas tambak dapat mencapai 200 ton per hektare dengan kadar natrium klorida (NaCl) di atas 97 persen agar memenuhi kebutuhan industri.

Dengan pengembangan awal seluas 2.000 hektare, potensi produksi secara teoritis dapat mencapai 400.000 ton apabila produktivitas 200 ton per hektare terealisasi. Angka tersebut jauh melampaui produksi garam NTT yang selama ini masih berada pada kisaran puluhan ribu ton per tahun.

Namun, ia mengakui pengembangan kawasan berskala besar tersebut membutuhkan pelibatan masyarakat yang lebih kuat, terutama warga di sekitar lokasi pembangunan.

Tiga desa terdampak, yakni Lakamola, Serubeba, dan Matasio, telah dilibatkan melalui pendataan bidang tanah dan konsultasi publik pada 7 Agustus 2026. Pemerintah juga merencanakan pemanfaatan lahan masyarakat melalui skema kerja sama agar warga tidak hanya menjadi pihak yang terdampak pembangunan, tetapi ikut memperoleh manfaat ekonomi.

"Dari sisi proses, masyarakat sudah dilibatkan. Namun, pelibatan tersebut masih perlu diperkuat, baik dalam pengelolaan kawasan, kesempatan kerja maupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat," katanya.

Ia berharap pengembangan K-SIGN tidak hanya meningkatkan produksi garam dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTT.