NADIKABAR.COM — Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang menggerakkan transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Upaya ini didukung oleh konektivitas yang semakin kuat serta kerja sama antar daerah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menilai upaya ini dapat membuka akses masyarakat terhadap lebih banyak peluang ekonomi, lapangan kerja, dan layanan dasar. Selain itu, langkah ini diharapkan memperkuat rantai pasok serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke kawasan Indonesia Timur.
Dalam mewujudkan hal tersebut, ia mendorong penguatan kerja sama Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Menurutnya, superhub tersebut memungkinkan mengingat Pulau Kalimantan memiliki Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai sebagai pusat ekosistem yang menarik ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.
"Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan," ujar Rachmat Sabtu (10/10/2026).
"Selama ini, pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan.
Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," sambung Rachmat.
Ia menjelaskan, transformasi ekonomi di Borneo akan ditopang enam klaster strategis, yakni teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.
Selain itu, investasi di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga menjadi faktor penting untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut.
"Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan," ungkap Kepala Bappenas.
Pemerintah juga mendorong penguatan koridor Nusantara-Balikpapan-Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional.
"Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial. Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung," jelas Rachmat.
