"Nah, yang terlibat langsung ada enggak? Kalau ada ya lebih lebih ini lagi. Kalau saya sih menganggap bahwa, iya, perlu kemudian dipilah antara ekses politik dengan keterlibatan politik begitu," sambungnya.
Dia menilai ekses politik bisa berupa evaluasi terhadap pejabat atau figur yang dianggap punya afiliasi dengan pihak-pihak yang terseret dalam kasus tersebut. Hal itu, menurutnya, bisa menjadi pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle.
"Kalau ekses politik ya bisa jadi nanti presiden katakanlah mempertimbangkan untuk mencopot atau mengganti orang-orang yang dianggap punya afiliasi atau atau hubungan dengan pimpinan Sigit dan Solo. Katakanlah kalau kita menyebut begitulah ya. Kalau itu bisa bisa dibuktikan saya kira menarik. Karena tapi tanpa itu ada pun sebenarnya presiden bisa bisa mengambil kesimpulan ekses politik," jelasnya.
Muradi mengatakan ada sejumlah lapisan relasi politik yang bisa menjadi perhatian. Di antaranya, dari pihak yang memiliki afiliasi langsung dengan Jokowi, partai politik pengusung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, hingga figur profesional yang disebut mendapat dukungan dari Jokowi.
"Layer pertama, orang yang kemudian terafiliasi langsung dengan presiden. Itu bisa kemudian presiden maksudnya presiden yang sebelumnya lah ya. Pertama itu yang terafiliasi langsung adalah partai PSI dan juga relawan," jelasnya.
"Yang kedua, yang kedua, layer kedua adalah partai politik yang mengusung ya, mengusung Pak Mas Gibran sebagai calon wakil presiden waktu itu. Ya misal tinggal lihat kira-kira siapa. Ada Golkar, ada segala macam. Layer ketiga adalah figur-figur individu yang dianggap profesional yang di-endorse oleh Pak Jokowi atau kelompok Solo. Nah, tiga layer itu yang kemudian perlu perlu dilihat," tambahnya.
Menurutnya, jika hal itu bisa dibuktikan adanya operasi politik, maka bisa dilakukan reshuffle. Namun, jika hanya berupa ekses politik, menurutnya, Prabowo bisa memilah.
"Contoh gini, saya beri contoh ya misalnya. Untuk yang terkait langsung dengan presiden katakanlah saya menyebut misalnya Menteri Kehutanan. Kan dia kan Sekjen PSI ya. Nah, ya bisa kemudian dipertimbangkan untuk diganti, dicopot. Karena dia terkait langsung dengan presiden," ungkapnya.
"Kalau misalnya kemudian partai yang mengusung. Mengusung tadi katakanlah saya menyebut misalnya ada dua partai ya. Nah, itu ada namanya Partai Golkar dan PAN kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira dipertimbangkan kira-kira apa? Ketumnya digantikah atau apa atau dikurangin dan sebagainya. Itu ekses politik," imbuh dia.
