NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat ketahanan Jembatan Krueng Tingkeum Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh melalui pembangunan proteksi tebing sungai di sekitar jembatan untuk menghindari risiko dari daya rusak sungai.
"Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko gerusan dan menjaga keandalan infrastruktur jembatan dalam menghadapi perubahan kondisi aliran sungai.
Seperti diketahui, jembatan tersebut telah beroperasi penuh sejak 20 September 2026, dan kembali mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan logistik pada koridor lintas timur Aceh–Sumatera Utara.
Proteksi tebing sungai dibangun sepanjang 273 meter di sisi Banda Aceh, dan 463 meter dari sisi Medan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan permanen jembatan Krueng Tingkeum untuk menjaga kestabilan tebing sungai dan memberikan perlindungan terhadap area sekitar jembatan dari potensi gerusan aliran sungai.
Kemudian, memiliki panjang 149 meter dan lebar 11 meter. Struktur atas jembatan menggunakan Steel I Girder (SIG) sepanjang 30 meter serta Steel Box Girder (SBG) dengan bentang 57,2 meter dan 50 meter. Pembangunan juga mencakup oprit sisi Banda Aceh sepanjang 150 meter dan sisi Medan sepanjang 400 meter.
Dody menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana dilakukan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan standar lebih kuat agar siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Sementara itu, Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini mengatakan, pembangunan jembatan serta proteksi sungai merupakan bagian dari penanganan permanen pascabencana pada ruas jalan nasional di wilayah Bireuen dan Aceh Utara.
Secara umum, progress penanganan darurat dan permanen berjalan sesuai rencana, termasuk pekerjaan proteksi sungai. Meski terdapat penyesuaian pada sisi Medan karena kendala sosial terkait pemanfaatan lahan.
"Namun, BPJN Aceh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Bireuen dan perwakilan masyarakat terdampak untuk memperoleh kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan,” kata Zulkarnaini.
Dengan telah beroperasinya jembatan dan diperkuatnya perlindungan tebing sungai, penanganan Krueng Tingkeum tidak hanya untuk memulihkan konektivitas pascabencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi ancaman dari kondisi sungai.
Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi jembatan sebagai bagian dari Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara.
"Infrastruktur ini melayani pergerakan masyarakat sekaligus menjadi jalur penting distribusi barang dan logistik antardaerah," ujar Zulkarnaini.
Kementerian PU terus menyelesaikan pekerjaan pendukung di sekitar jembatan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan seluruh penanganan dapat diselesaikan secara optimal.
Penanganan jembatan Krueng Tingkeum menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya kembali berfungsi setelah bencana, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
